Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 11 dengan Bank Central Asia (BCA), CIMB Niaga, Panin Permata, BTPN dan Bank Mega
Tanggal Rapat: 28 Nov 2019, Ditulis Tanggal: 29 Mar 2020,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: BTPN
Pada 28 November 2019, Komisi 11DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Bank Central Asia (BCA), CIMB Niaga, Panin Permata, BTPN dan Bank Mega tentang evaluasi kinerja tahun 2019 dan rencana kerja tahun 2020. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Amir Uskara dari Fraksi PPP dapil Sulawesi Selatan 1 pada pukul 10:30 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Bank BCA
- Kinerja perbankan sejalan dengan ekonomi dalam negeri. Pertumbuhan Kredit melambat sejak 2018. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dibawah laju peningkatan kredit
- Perlambatan pertumbuhan BCA selaras dengan industri.
- Strategi Kredit BCA adalah pemohon harus memiliki SNI.
- Penyaluran Kredit pada Infrastruktur secara total mencapai Rp32,9T, meningkat sebanyak 24,5% *berdasarkan CAGR 2017-2019
- Penyaluran Kredit pada UMKM sebanyak Rp76,6T atau 16,7%*berdasarkan CAGR 2017-2019
- Penyaluran Kredit pada Sektor Jasa Keuangan sebanyak Rp5,7T atau 15,4 % untuk Pegadaian dan Rp5,1T atau 11,4% untuk BTN
CIMB Niaga
- Indikator makro ekonomi dalam kinerja Bank selama 2019 ; (1) Penurunan Suku tingkat bunga yang dilakukan oleh pihak Bank Indonesia Pada Oktober 2019, (2) Pertumbuhan PDB 2019, (3) Nilai tukar kembali stabil menguat di kuartal III dan (4) Tren perlambatan pertumbuhan DPK dan kredit Infrasturktur
- Loan to Deposit Rasio CIMB Niaga (99,0%) lebih besar diatas Industri Perbankan (94,3%) dan CASA Rasio CIMB Niaga (53,7%) lebih kecil di bawah Industri Perbankan (55,4%).
- Dari tahun ke tahun mengalami peningkatan rasio permodalan 21,4% dan Rasio Cost to Income
52,8% pada tahun 2019. - CIMB Niaga berada pada posisi sebagai private bank terbesar ke 2 dari sisi aset di Indonesia: (1) Total Aset Rp232T, (2) Total Kredit Rp192T, (3) Simpanan Nasabah Rp190T
- Manajemen Kualitas Aset : (1) Komposisi kredit berdasarkan tingkat kolektibitas 2018 (91.80%) dan 2019 (94,27%) dan (2) Rasio kecukupan penyisihan-kredit bermasalah 2018 (101,2%) dan 2019 (111,9%)
- Berikut adalah gambaran laba rugi : (1) Laba Bersih 2018 : Rp2,592M, (2) Laba Bersih 2019 Rp2,679M
- Penerapan 5 pilar strategi bisnis : (1) Fokus pada keahlian utama, (2) Peningkatan CASA, (3) Disiplin dalam pengelolaan biaya, (4) Penjagaan modal dan keseimbangan budaya risiko dan (5) Pemanfaataan
teknologi dan informasi. - Beberapa pos kredit dan digital banking yang berkembang tahun 2019 : (1) Kredit kepemilikan rumah, (2) Kartu Kredit, (3) Kredit SME dan (4) Produk digital banking (CIMB Clicks, Rekening Ponsel, Biz Channel)
- Kinerja keuangan USS CIMB Niaga lebih baik dari sisi aset, financing dan funding dengan menerapkan leveraging model.
- Pertumbuhan yang solid di syariah banking : (1) Tabungan Haji Rp309,44M, (2) Porsi Haji 119 Ribu
- Produk dan aktivitas dalam syariah banking : (1) Pembayaran Wakaf dan Infaq melalui QR, (2) Syariah Platinum Card, (3) Tabungan Ib Pahala dan (4) Produk Pembiayaan
- Penyaluran dana kebajikan perusahaan : (1) Pemberdayaan ekonomi sebanyak Rp984.000.000, (2) Bidang Sosial sebanyak Rp2.600.000.000, (3) Bidang Kesehatan sebanyak Rp3.900.000.000, (4) Bidang Infrastruktur sebanyak Rp2.400.000.000 dan (5) Bidang Pendidikan sebanyak Rp4.900.000.000
- Rencana bisnis tahun 2020 : (1) Pertumbuhan kredit sebesar 7,0% YoY, (2) Pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 7,1% YoY dengan Dana Murah sebesar 8,1 % YoY, (3) NIM berkisar pada level 5%, (4) NPL berkisar pada level < 3% dan (5) CIR berkisar pada level < 50%
Bank Panin Permata
- Strategi bank dan proyeksi keuangan tahun 2020 : (1) Memperkuat kelayakan untuk semua aspek kinerja keuangan, (2) Memperkuat sinergi bisnis dengan pemegang saham dan (3) Memperkuat Enalaber bisnis kunci
- Program CSR ; (1) Permata Bankir Cilik, (2) Permata Youthpreneur, (3) CERITA, BRAVE, dan (4) Pendidikan.
- Kapabilitas digital yang komprehensif diluncurkan di pasaran selama 2017-2019. Bank Permata juga membangun kerjasama strategis untuk memperkuat jangkauan bisnis dan untuk mendapatkan nasabah baru.
- Pertumbuhan aktual per September 2019 ; (1) Bank Umum 7,9 % (kredit) dan 7,5% (DPK), (2) Bank Panin 2,2% (kredit) dan 0,06% (DPK)
- Kredit jenis penggunaan dan UMKM : (1) Kredit periode 2019 sebesar Rp131.578.000.000 dan (2) Kredit UMKM periode 2019 sebesar Rp30.947.000.000
- Proyeksi Bank Panin 2020 : (1) Kredit 5-7 %, (2) DPK 9-11 %, (3) Aset 7-11%, (4) Laba Bersih 7-9%, (5) CAR 27,17% dan (6) NPL Gross 2,61 %
Bank Mega
- Perkembangan kredit UMKM per sektor Ekonomi Tahun 2019 sebesar Rp9.244.000.000
- Tantangan dan Permasalahan : (1) Fokus segmen kredit di setiap bank berbeda sesuai dengan kemampuan, kekuatan dan infrastruktur masing-masing bank, (2) Bank tetap akan memperhatikan porsi kredit UMKM disesuaikan dengan kondisi perekonomian
- Rasio Keuangan Bank 2020 dan proyeksi 2020 : (1) CAR : 24,42 % (2019) dan 24,60% (2020), (2) NPL (Gross) : 1,37% (2019) dan 1,58% (2020), (3) ROA : 2,75% (2019) dan 2,77 % (2020), (4) ROE : 13,97% (2019)
dan 13,96% (2020), (5) BOPO : 74,79% (2019) dan 74,85% (2020), (6) NIM : 5,17% (2019) dan 5,05% (2020), (7) LDR : 71,00% (2019) dan 72,75% (2020) - Transformasi digital dilakukan untuk menyederhanakan bisnis proses dan meningkatkan customer experience & loyalty, sinergi ekosistem CT Corp, dan pemanfaatan big data CT.
BTPN
- Bank BTPN adalah merger PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional dengan PT Bank Sumitomo Mitsui.
- Bank BTPN hanya melayani sektor tabungan bisnis pensiun tapi saat ini telah masuk pada sektor usaha mikro dan UMKM. Segmen terbesar saat ini adalah korporasi.
- Ikhtisar keuangan Triwulan III 2019 : (1) BTPN mendukung program pemberdayaan nasabah pra sejahtera dan UMKM (DAYA), (2) BTPN mendukung program inklusi keuangan dengan jumlah nasabah 314 ribu dan transaksi sebesar Rp11,6 juta pada tahun 2019 dan (3) BTPN juga merintis digital
banking JENIUS sejak 2016 dengan 2,1 juta pengguna yang tersebar di 34 Provinsi
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah